sebutkan contoh sosiologi politik minimal 3

Latar Belakang Munculnya Partai Politik

Definisi minimal partai politik adalah organisasi sosial yang berupaya mempengaruhi pemilihan personal untuk duduk dalam pemerintahan dengan menempatkan orang-orangnya dalam badan yang menentukan pemilihan tersebut; dan kebijakan yang dikeluarkan. Dalam kenyataannya definisi berkembang lebih beragam, sehingga dapat disimpulkan bahwa partai politik selalu berkaitan dengan upaya untuk memperoleh kedudukan dalam sistem kekuasaan agar dapat mempengaruhi terciptanya kebijakan umum.

Secara sederhana partai politik memiliki fungsi: (1)representasi, konversi, dan agregasi; (2) integrasi (sosialisasi, partisipasi, dan mobilisasi) ; (3) persuasi, represi, rekrutmen, dan pemilihan pimpinan; serta (4) pertimbangan dan perumusan kebijakan dan kontrol pemerintah.

Sistem Partai Politik

Praktik sistem kepartaian sering berbeda antara satu dengan lain negara. Perbedaan ini dapat dilihat dari jumlah partai dan dominan partai yang ada. Dengan dasar ini dapat dibuat penggolongan, yaitu sistem partai tunggal, dwipartai atau multipartai. Cara lain dapat juga digunakan dengan melihat sifat kepartaiannya, apakah integratif atau kompetitif. Dengan menggunakan kerangka ini pula, sistem kepartaian di Indonesia dapat dilihat dari dua masa, yaitu masa Orde Lama yang lebih dominan menggunakan sistem multipartai dengan beberapa kali perubahan antara sistem pemerintahan presidentil dan parlementer, sedang pada masa Orde Baru yang menggunakan sistem “partai terbatas”, kalau tidak dapat disebut sebagai sistem “partai tunggal”, dengan sistem pemerintahan presidentil.

BUDAYA POLITIK

Pengertian Budaya Politik

Pembahasan tentang kebudayaan politik sering kali dibingungkan dengan persoalan definisi konsep, penentuan indikator serta parameternya. Di satu pihak, pendekatan Antropologi telah memberikan “payung” tentang pengertian kebudayaan, namun untuk operasionalisasinya sebaiknya digunakan definisi yang digunakan oleh Almond dan Verba yang lebih empirik. Kerangka mereka akan lebih mudah digunakan untuk studi-studi kuantitatif.

Selanjutnya, bagaimana kebudayaan politik suatu masyarakat dapat dipahami, tekanan Almond dan Verba pada orientasi harus difokuskan pada aspek-aspek politik yang secara obyektif dapat diteliti dalam masyarakat. Model analisa Almond dan Verba ini telah memberikan kerangka berikut operasionalisasi konsepnya untuk penelitian lebih lanjut. Konsep orientasi dan sikap yang dioperasionalisasikan menjadi pemahaman, perasaan dan penilaian cukup tajam untuk diterapkan bagi penelitian lebih jauh. Terpenting dalam model kebudayaan politik mereka adalah klasifikasi tentang budaya politik parokial, subyek dan partisipan. Walaupun klasifikasi ini berwarna “Barat” dalam melihat hubungan negara dan masyarakat, namun secara konseptual model ini dapat digunakan untuk analisis masyarakat Timur.

Budaya Politik di Indonesia

Studi tentang kebudayaan politik di Indonesia dengan menggunakan model ini kiranya belum dilakukan. Namun dari beberapa literatur yang membahas kebudayaan politik, dapat disimpulkan secara umum bahwa kebudayaan politik di Indonesia cenderung bertipe parokial. Pada tingkat nasional, dengan pengaruh kuat budaya Jawa, baik secara konstitusional (Pancasila) maupun dalam praktik (perilaku elit), corak kebudayaan politik parokial sangat dominan. Dilihat dari struktur kenegaraan dan kebudayaan Timur umumnya, tipe kebudayaan politik parokial seperti ini dimungkinkan bertahan. Walaupun tekanan bagi demokrasi dan partisipasi warga yang semakin meningkat akhir-akhir ini untuk mewujudkan pola kebudayaan partisipan, baik domestik maupun internasional, pada tingkat elit dan konstitusional kebudayaan politik parokial akan tetap mewarnai sistem politik di Indonesia.

DEMOKRASI