Dasar hukum Badan pemeriksaan keuangan

satu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan Mandiri
2 hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR DPD dan DPR sesuai dengan kewenangannya